PESANTREN IIQ

- INSTITUT - ILMU - QUR'AN - JAKARTA -

ARTIKEL IIQ

Syûrâ dan Partisipasi dalam Pemilu

Oleh: Ali Mursyid M.A g.*

Secara prinsip, Islam mengajarkan bahwa masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan umum diputuskan berdasarkan kesepakatan dan partisipasi umat. Al-Qur’an memberi petunjuk bahwa kesepakatan dan partisipasi umat diperoleh dengan cara syûrâ. Ini sesuai dengan (QS. asy-Syûrâ [42]: 38). Bahkan memperhatikan partisipasi masyarakat dengan cara syûrâ sepanjang menyangkut masalah-masalah ijtihâdyjuga diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw (QS. Ali Imran [3]: 159).

Dengan syûrâ, Islam sesungguhnya memiliki prinsip partisipasi publik yang sangat mendasar. Prinsip fundamental ini merupakan nilai dasar bagi tata kehidupan sosial yang mendasari pembentukan kultur dan kehidupan bernegara menurut Islam. Adapun bentuk, struktur, tata kerja, sistem rekruitmen yang terkait dengan implementasi prinsip syûrâ, diserahkan kepada umat, disesuaikan dengan perkembangan zaman serta peradaban manusia. Oleh karenanya, dalam implementasinya,syûrâ dapat berbeda dan selalu menunjukkan fleksibilitasnya sepanjang sejarah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai persoalan apa saja yang dalam penyelesaiannya perlu mengedepankan partisipasi publik. Sebagian ulama mengatakan bahwa syûrâ yang mengedepankan partisipasi publik hanya bisa dilakukan untuk masalah-masalah duniawiyah,seperti peperangan (al-harb) dan penetapan kepala negara (ta’yîn al-ra’isi al-daûlah). Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa partisipasi publik itu penting menyangkut persoalan duniawiyah dan diniyah yang belum secara jelas diputuskan oleh wahyu. Sementarajumhûr ‘ulama lebih condong pada pandangan kedua. Meski tidak mudah mencari batas tegas antara persoalan duniawiyah dan diniyah.

Reaktualisasi Makna Syûrâ

Di era demokrasi ini, makna syûrâ dapat diperluas bukan hanya proses penyerapan partisipasi masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan melalui musyawarah. Dalam konteks penyelenggaraan negara, ia bermakna juga sebagai hak rakyat untuk menetapkan kepala negara, berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan umum (seperti APBN/APBD), berpartisipasi dalam mewujudkan peraturan yang membawa kemaslahatan orang banyak, serta berarti juga hak rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Syûrâ pada masa Nabi Muhammad saw dan para sahabat sendiri diimplementasikan dalam tiga bentuk yang berbeda. Pertama, musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang ada kaitannya dengan persoalan yang dimusyawarahkan. Ini seperti terjadi ketika hendak Perang Uhud dan kasus Abdurrahman bin Auf dalam menetapkan khalifah. Kedua, musyawarah melibatkan perwakilan-perwakilan masyarakat dalam persoalan yang tidak mungkin melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Ini terjadi, misalnya, pada penyelesaian persoalan rampasan perang. Ketiga, musyawarah dengan para ahli dalam memecahkan persoalan-persoalan khusus syûrâ ini, memang tidak begitu saja bisa disamakan dengan model parlemen yang ada sekarang. Namun dari segi fungsinya, sama-sama berorientasi pada terwujudnya kebaikan bersama.

Soalnya kemudian, apakah para wakil rakyat negeri ini sungguh-sungguh memperjuangkan terwujudnya kemaslahatan rakyat? Sebagai umat Islam dan warga negara yang baik, kita berkewajiban mendorong terwujudnya para wakil rakyat yang benar-benar mengabdi pada rakyat.

Upaya mendorong adanya wakil rakyat yang benar-benar mengabdi pada rakyat, bisa dimulai sejak proses rekruitmen para wakil rakyat tersebut. Kata baînahum dalam wa amruhum syûrâ baînahum, jelas sekali menunjuk pada seluruh masyarakat Islam. Dan karenanya Lembaga Legislatif sebagai perwakilan masyarakat harus mencerminkan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Representasi semacam ini pada kenyataannya -dalam konteks Indonesia- hanya bisa diwujudkan melalui Pemilihan Umum yang bebas, jujur, adil dan bebas dari politik uang. Untuk itu mari dalam Pemilihan Umum 9 April 20014, kita ciptakan Pemilu yang kondusif dan kita pilih wakil rakyat yang benar-benar mengabdi pada kepentingan rakyat banyak.

Partisipasi Perempuan

Umumnya ulama fiqih klasik dan sebagian ulama fiqih kontemporer, menolak memberikan hak partisipasi politik kepada perempuan. Dalam hal ini, digunakan bermacam dalil dari al-Qur’an, Sunnah, Qiyâs dan lain sebagainya. Mayoritas ulama syari’ah sekarang memberi ruang partisipasi kepada para perempuan muslimah dalam hal penyelenggaraan negara. Meski demikian mereka belum memperbolehkan perempuan muslimah menjadi kepala negara, tentu dengan argumentasi yang berlandaskan al-Qur’an, Sunnah dan persepsi mereka tentang realitas sejarah yang terjadi. Berbeda dengan kedua kelompok itu, ulama-ulama masa kini memandang bahwa perempuan muslimah mempunyai hak partisipasi yang sama dalam hal politik dan penyelenggaraan negara, sebagaimana pria. Ulama muta’akhir berpendapat bahwa perempuan muslimah mempunyai kesempatan partisipasi yang sama dengan pria dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan negara. Mereka ini juga menggunakan alasan-alasan (dalil-dalil) sebagaimana ulama-ulama lainnya.

Realitas sejarah Islam menunjukkan banyak tokoh perempuan yang terlibat dalam politik. Seperti Aisyah ra., selain menjadi rujukan berbagai persoalan hukum, ia juga terlibat langsung dalam politik, sebagaimana dalam perang Jamal. Naila istri khalifah Utsman bin ‘Affan, dicatat dalam sejarah, sering terlibat persoalan-persoalan politik. Begitu juga As-Syifa, Samra’ al-Asadiyah, Asma’ binti Abi Bakar adalah sederet sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang berpartisipasi aktif dalam persoalan politik. Belakangan nama Zubaidah istri Harun ar-Rasyid, Syajarat al-Durr dikenal sebagai politisi yang handal dan berpengaruh. Dengan demikian, meski debatable, partisipasi perempuan dalam politik dan penyelenggaraan negara, adalah fakta dalam sejarah Islam. Wallahu a’lam

*Dosen Ulumul Qur`an dan Tafsir IIQ Jakarta. Tulisan ini dimuat juga di KABAR IIQ

 

voice of iiq

KOLOM PENGASUH