PESANTREN IIQ

- INSTITUT - ILMU - QUR'AN - JAKARTA -

Orasi Ilmiah KH. Ma’ruf Amin di Acara Wisuda IIQ Jakarta: “Membangun Harmoni dalam Keragaman NKRI: Antara al-Qur’an, Fikih dan Realitas”

Indonesia merupakan negara yang majemuk. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, budaya dan ras. Kemajemukan ini merupakan kekayaan yang berharga. Syaratnya, harus tetap diikat dengan bingkai persatuan dan harmoni. Namun, apabila tidak dijaga dan diperjuangkan secara sungguh-sungguh, kemajemukan ini bisa menjadi ancaman serius terjadinya disintegrasi nasional.

Sejarah perjalanan bangsa memberikan contoh dan ‘ibroh yang sangat berharga. Harus diakui, kita sebagai bangsa pernah terjerembab dalam situasi getir yang tak terlupakan. Konflik horizontal sesama anak bangsa pernah melanda beberapa daerah di negeri ini, khususnya konflik yang bernuansa agama. Misalnya konflik yang terjadi di Ambon dan Poso. Secara faktual konflik tersebut awalnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah agama, akan tetapi kemudian dikaitkan dengan sentimen keagamaan. Misal lain adalah konflik yang terjadi di Sampang, Madura juga mempunyai modus serupa, yakni memakai sentimen keagamaan untuk memperlebar konflik.

Menurut saya, konflik bernuansa agama merupakan salah satu jenis konflik yang mudah membesar, berlangsung dalam waktu yang lama, serta sulit pemulihannya. Sehingga apabila terjadi mempunyai implikasi kerugian yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Begitu sensitifnya persoalan agama, sehingga konflik yang hakekatnya disebabkan oleh masalah ekonomi, sosial atau politik, seringkali ditarik ke ranah agama. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dan sentimen dari para pemeluknya, sehingga konflik semakin membesar.

Persoalannya kemudian menjadi semakin rumit ketika dalam pusaran konflik tersebut masuk unsur pemahaman keagamaan yang radikal. Misalnya dalam konteks konflik di Ambon dan Poso dengan masuknya doktrin jihad, atau dalam kasus konflik di Sampang, Madura masuknya sentimen kelompok. Hal inilah yang kemudian memantik masuknya kelompok masyarakat dari luar daerah tersebut untuk ikut serta dalam pusaran konflik.

Karena itu, menjaga kemajemukan agar tetap menjadi kekayaan bangsa harus tetap dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh oleh semua komponen bangsa ini. Di antara cara yang bisa dilakukan adalah dengan tetap membangun harmoni di tengah kamajemukan yang ada dan tidak kalah pentingnya memberikan pemahaman keagamaan yang benar kepada para pemeluknya.

Membangun Harmoni

Menurut saya, kemajemukan bangsa ini merupakan realita yang tidak dapat dihindarkan. Setiap upaya untuk menghapus kemajemukan tersebut merupakan upaya yang sia-sia, karena bertabrakan dengan realita yang ada. Kemajemukan yang ada bukan untuk dihapuskan, tapi harus dikelola dengan baik dan benar. Oleh karenanya, diperlukan adanya upaya bersama yang bisa mengikat kemajemukan tersebut tetap menjadi kekuatan yang mendorong terjadinya integrasi nasional. Di antara upaya yang bisa dilakukan adalah membangun harmoni di tengah kemajemukan tersebut.

Dalam upaya membangun harmoni perlu adanya suatu koridor yang bisa membingkai kemajemukan tersebut. Sehingga potensi konflik yang ada tidak berkembang menjadi disharmoni dan disintegrasi. Bingkai dimaksud bersifat politis, yuridis, sosiologis dan yang tidak kalah pentingnya adalah bingkai teologis.

Bingkai Politis

Sejarah telah mencatat, bangsa ini telah mengambil kebijakan politik bahwa bentuk dari negara-bangsa ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai falsafah dan UUD 45 sebagai konstitusi.

Para bapak pendiri republik (founding fathers) sepakat menjadikan negara ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Karena dalam NKRI ini terdapat berbagai macam kelompok masyarakat, baik dari segi suku, agama, budaya maupun ras, maka para pendiri republik itu mengidealisasikan bangsa Indonesia ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk, tetapi tetap satu, dengan semboyan “bhinneka tunggal ika”. Dalam sebuah negara yang masyarakatnya majemuk, adalah tidak mudah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa ini, karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan dan aspirasi yang bervariasi, yang bisa menimbulkan konflik di antara mereka. Namun demikian melalui slogan tersebut diharapkan menumbuhkan kesadaran di antara masyarakat di Indonesia akan pentingnya harmoni dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Ringkasnya, harmoni yang terjadi di negara ini tidak terlepas dari adanya ikatan politis yang membingkai hubungan antar komponen warga bangsa, yakni: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) Pancasila, dan (4) Bhinneka Tunggal Ika.

Bingkai Yuridis

Konstitusi menyatakan, negara ini didirikan sebagai negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum, tentu saja punya seperangkat peraturan perundangan yang mengikat bagi semua warganya, termasuk hukum yang mengatur agar terhindar dari adanya konflik.

Konflik berskala massif dan non-massif tidak terjadi begitu saja. Ada faktor-faktor yang menyebabkan konflik tersebut, seperti kepentingan politik, kepentingan ekonomi, pemahaman agama, pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, dan mis informasi. Konflik bernuansa agama tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor karena biasanya sifat konflik adalah multi wajah.

Negara sudah mengeluarkan aturan-aturan yang terkait dengan isu sensitif yang sering menimbulkan konflik, seperti penodaan agama, pendirian rumah ibadah, penyiaran agama sampai pada persoalan Ahmadiyah.

Aturan terkait dengan Penodaan Agama tertuang dalam UU No. 5/1969 yang berasal dari PNPS No. 1/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian dimasukkan ke dalam KUHP, yakni pasal 156a.

Aturan ini dibuat dengan maksud untuk menjadi panduan aplikatif dalam pelaksanaan kebebasan beragama, sebagaimana amanat UUD 1945. Sungguhpun kebebasan beragama dijamin oleh Konstitusi, tapi dalam aplikasinya, kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak yang tanpa batas. Kebebasan yang dianut oleh negeri ini adalah kebebasan yang ada batasannya. Pembatasan yang ada dimaksudkan agar terwujud ketertiban, keamanan serta untuk menghindari penodaan agama dan konflik antarumat beragama.

Keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 menuai pro-kontra, ada yang menyebut bahwa aturan tersebut sudah tidak kontekstual dan sarat dengan pelanggaran hak asasi sehingga perlu dicabut. Maka muncul inisiatif dari berbagai kalangan untuk melakukan uji materil terhadap undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi. Namun tuntutan tersebut ditolak secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, UU tersebut masih tetap berlaku dan mengikut setiap warga negara.

Aturan terkait pendirian tempat ibadah, pemerintah pernah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih tetap ditemui berbagai kendala. Sehingga tetap memicu adanya konflik. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah Ibadat. Substansi PBM tersebut merupakan kesepakatan dari Majelis-majelis Agama (MUI-PGI-KWI-PHDI-WALUBI).

Sedangkan aturan terkait dengan tata cara penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia telah ada SKB yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 1979. Beberapa aturan pendukung lainnya juga terlihat dengan sederet kebijakan seperti  Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Dakwah Agama dan Kuliah Subuh melalui Radio; Surat Edaran Menteri Agama No: MA/432/1981 perihal Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan.

Terkait aturan tentang penodaan agama misalnya SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SKB tersebut berisi larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah karena bertentangan dengan pokok ajaran Islam.

Bingkai Sosiologis

Kemajemukan etnis dan kultur yang ada di Indonesia memberikan kekayaan kearifan lokal untuk mencegah terjadinya konflik yang ada di setiap daerah di negeri ini. Karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung komunal masih dianggap efektif dalam mempergunakan kearifan lokal sebagai pranata dalam mengurai konflik yang terjadi di daerah tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, sebuah konflik yang sulit diredam dengan menggunakan pendekatan politis ataupun yuridis-formal, segera mereda ketika diurai dengan menggunakan pranata kearifan lokal.

Beberapa contoh kearifan lokal yang dapat direvitalisasi sebagai media pencegahan konflik yaitu Pela Gandong dari Maluku; Sai Bumi Ruwah Juai dari Lampung; Tepa Seliro dari Jawa, Rumah Betang di masyarakat Dayak, Bakar Batu dari Papua, dsb.

Revitalisasi kearifan lokal ini memiliki kontribusi dalam upaya pencegahan konflik di masyarakat karena kearifan lokal ini disepakati sebagai nilai-nilai budaya yang tidak membeda-bedakan antaragama. Bergesernya masyarakat yang lebih modern semakin meminggirkan budaya dan adat istiadat, sehingga diperlukan revitalisasi kearfan lokal agar tetap menjadi kesadaran bersama masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tatanan sosial masyarakatnya yang harmoni, rukun, dan damai.

Bingkai Teologis

Bingkai teologis dari masing-masing agama diharapkan dapat menjadi perekat sehingga muncul harmoni dan saling memahami di antara para pemeluk agama. Landasan teologis dari masing-masing agama dapat dijadikan upaya untuk menumbuhkan harmoni di antara pemeluk agama dan sekaligus menjaga keutuhan dan kesatuan nasional.

Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan kehidupan yang harmonis antar seluruh warga negara, walaupun berbeda agama, ras dan sukunya. Kehidupan yang harmonis ini akan mewujudkan stabilitas nasional yang kokoh, dan hal ini akan sangat kondusif bagi kelancaran pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya secara umum. Hal ini akan terwujud, jika seluruh warga negara menyadari perlunya toleransi (tasâmuh) akan keragaman masyarakat Indonesia. Tanpa adanya toleransi ini kehidupan yang harmonis (rukun) sulit terwujud; dan sebaliknya, yang terjadi adalah konflik antar kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak diinginkan oleh setiap orang.

Konflik sebenarnya tidak dibenarkan oleh agama, karena semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Buddha mengajarkan kesederhanaan, Kristen mengajarkan cinta kasih, Konghucu mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamîn) dan kesadaran untuk menjunjung tinggi kesepakatan nasional (mu’âhadah wathaniyah).

Sampai saat ini bingkai-bingkai yang ada dipandang masih memadai untuk menjaga harmoni dan kemajemukan yang ada. Namun demikian di tengah derasnya arus perubahan, bukan tidak mungkin bingkai-bingkai tersebut di masa mendatang tidak lagi dianggap memadai untuk mempertahankan dua hal tersebut. Oleh karenanya perlu adanya upaya-upaya yang sistematis dan strategis yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang mempunyai otoritas dalam hal ini, sehingga harmoni dan kemajemukan masih bisa tetap terjaga di negeri ini.

Distorsi Pemahaman Agama Penyebab Disharmoni

Apabila diperhatikan secara seksama, ketidak harmonisan yang muncul di tengah masyarakat juga dipicu oleh adanya distorsi pemahaman agama. Setidaknya ada tiga model dalam melakukan distorsi tersebut, yakni distorsi radikalisme agama, distorsi tekstualisme, dan distorsi liberalisme agama.

Radikalisme agama dalam banyak kesempatan telah terbukti berdampak pada munculnya sikap ekstrimisme, di mana sikap tersebut sangat berpotensi memunculkan tindakan terorisme. Dalam konteks ini, fakta yang terjadi menunjukkan bahwa akibat ulah segelintir orang Islam yang melakukan aktifitas kekerasan dengan mempergunakan symbol Islam pada kenyataannya menimbulkan kerugian bagi umat Islam pada umumnya. Dampaknya, umat Islam terstigma negative akibat ulah segelintir orang tersebut. Praktek-praktek kekerasan yang dilakukan segelintir orang telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk memojokkan umat Islam secara umum. Padahal hakekatnya, agama Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan gerakan radikal apalagi terorisme, tidak ada satupun pesan moral Islam yang menunjukkan adanya ajaran radikalisme dan terorisme.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, misalnya, umat Islam sudah bersepakat bahwa Pancasila merupakan falsafah, dan bentuk negara ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga upaya separatisme atau pemisahan diri dari NKRI oleh umat Islam dianggap sebagai pemberontak yang harus ditumpas, yang dalam Islam disebut sebagai bughat yang harus diperangi.

Landasan keagamaan yang dipakai oleh tokoh Islam yang juga pendiri negara adalah memosisikan umat agama lain sebagai sesama warga bangsa yang terikat dengan perjanjian kebangsaan (mu’ahadah atau muwatsaqah). Karenanya sesama bagian warga bangsa yang terikat oleh komitmen kebangsaan harus hidup berdampingan secara damai. Para tokoh Islam tidak memosisikan umat agama lain dalam posisi muqatalah atau muharabah, artinya kelompok lain yang harus diperangi. Sehingga dalam perspektif Islam, kelompok umat agama lain adalah merupakan sama-sama warga bangsa yang tidak boleh diperangi atau dimusuhi. Bahkan ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa barangsiapa yang membunuh non muslim yang hidup berdampingan secara damai (mu’ahadah) maka tidak akan memperoleh bau surga.

Karena itu tidak dibenarkan dalam agama Islam membunuh sesama warga bangsa dengan alasan berbeda agama. Apalagi jika hal tersebut dianggap sebagai jihad. Sesungguhnya jihad dalam Islam dimaksudkan untuk menjaga eksistensi kaum muslimin, memelihara keberlangsungan agama, membentengi tanah-air dan menangkal para musuh, memberantas kezaliman dan memperjuangkan hak-hak kaum lemah.

Dengan pengertian tersebut justifikasi terhadap apa yang dilakukan oleh para pelaku teror, bahwa yang mereka lakukan merupakan tindakan jihad tidaklah tepat menurut agama. Kelompok teroris ini memahami jihad hanya dengan arti perang (qital). Padahal, menurut para ulama, jihad juga mempunyai makna lain, misalnya upaya sungguh-sungguh dalam melakukan perbaikan. Menurut para ulama, jihad selain mempunyai makna qital (perang), juga mempunyai makna ishlah (perbaikan).

Jihad dalam arti perang (qital) harus dilakukan di wilayah perang (daar al-harb). Para ulama di Indonesia telah sepakat bahwa sejak merdeka pada tahun 1945 Indonesia bukanlah wilayah perang (daar al-harb) melainkan merupakan wilayah damai (daar as-shulh), wilayah aman (daar as-salam) dan wilayah dakwah (daar ad-da’wah).

Tekstualisme agama juga bisa menimbulkan dampak buruk bagi upaya membangun harmoni di tengah masyarakat. Distorsi tekstualisme ini terlalu rigid dan kaku memahami teks ajaran agama (nash) sehingga menimbulkan sikap tidak toleran terhadap pemahaman ajaran agama yang berbeda dari pemahaman kelompoknya. Distorsi tekstualisme agama dapat ditengarai dari pemahamannya terhadap ajaran agama (nash) yang cenderung harfiyah. Kelompok ini lebih menekankan pemahaman nash secara dhahir (manthuq an-nash) dan mengabaikan pemahaman nash secara lebih substansial (mafhum an-nash). Secara apriori kelompok ini menolak penafsiran dan pentakwilan nash yang berbeda dari pengertian zhahirnya (manthuq). Penafsiran dan pentakwilan nash yang tidak didukung secara jelas (sharikh) oleh nash lain dianggap sebagai mengada-ada (bid’ah dhalalah). Dengan pemahaman seperti itu kelompok ini banyak berseberangan dengan pemahaman umat Islam lainnya dalam memahami nash yang bukan hanya memahaminya dari sisi manthuq an-nash saja tapi juga dari sisi mafhum an-nash.

Pemahaman agama yang hanya didasarkan pada manthuq an-nash saja akan menimbulkan kekakuan dalam beragama. Karena agama Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama terakhir, sehingga apapun peristiwa dan permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dapat dicarikan jawabannya dalam agama. Nash keagamaan (nushush syar’iyah) terbatas pada ayat quraniyah dan sunnah nabawiyah sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga apabila pemahaman agama didasarkan hanya pada munthuq an-nash saja maka boleh jadi agama tidak akan bisa menjawab permasalahan yang muncul, karena tidak semuanya termaktub secara jelas di dalam nash. Suatu hal yang tidak mungkin menjawab semua persoalan yang muncul hanya terpaku dengan manthuq an-nash, karena nash sifatnya sangat terbatas sedangkan persoalan yang terjadi terus berkembang. Sebagaimana ungkapan para ulama:

لأن النصوص محدودة ولكن الحوادث والنوازل غير محدودة أو لأن النصوص تتناهى ولكن الحوادث والنوازل لا تتناهى.

“sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang muncul tidaklah terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti”

Tekstualisme agama membawa dampak buruk pada citra umat Islam yang dipersepsikan ekslusif, kaku dan tertutup tidak bisa menerima hal-hal baru. Kelompok ini juga cenderung secara frontal menyalahkan kelompok lain yang tidak sefaham dengan kelompoknya, sehingga sering menimbulkan benturan dan tidak jarang juga menimbulkan konflik di antara umat Islam.

Sedangkan liberalisme agama juga tidak kalah seriusnya berakibat buruk bagi terbangunnya disharmoni di masyarakat. Berbeda dengan distorsi tekstualisme yang kaku dalam menafsirkan nash, kelompok liberalisme agama menuntut kebebasan tanpa batas dalam memahami nash. Menurut kelompok ini, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menafsirkan teks-teks dalam al-quran dan as-sunnah tanpa harus mempedulikan perangkat metodologis dalam melakukan penafsiran (al-manhaj fi istinbath al-hukm).

Akibatnya, tatanan metodologi dalam memahami nash yang telah dirumuskan oleh para ulama dibongkar total, sehingga tidak ada lagi aturan baku dalam memahami nash. Kelompok ini berkeyakinan bahwa nash merupakan teks terbuka yang bisa didekati dengan cara dan metode apapun, tidak harus dengan cara dan metode tertentu (al-manhaj fi fahmi an-nushus) sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para ulama.

Kelompok ini juga meyakini bahwa dalam memahami nash harus diselaraskan dengan kemaslahatan umum (al-mashlahah al-‘ammah), mereka meyakini bahwa pengertian nash bisa dihapus oleh kemaslahatan (naqdhu an-nash bi al-mashlahah), sehingga apabila nash tidak sesuai dengan al-mashlahah maka pemahaman terhadap nash harus dirubah disesuaikan dengan kepentingan maslahah (idza ta’aradha an-nash wa al-mashlahah quddima al-mashlahah). Padahal seharusnya tidaklah demikian, apabila nash bertentangan dengan kemaslahatan umum maka nash harus dimenangkan dan didahulukan (idza ta’aradha an-nash wa al-mashlahah quddima an-nash). Karena, jika ada kemaslahatan yang tidak sesuai dengan kehendak nash maka maslahah tersebut adalah bersifat asumtif dan semu (mashlahah mauhumah), sedangkan kemaslahatan yang terkandung dalam nash adalah kemaslahatan yang pasti (mashlahah haqiqiyah).

Kelompok liberalisme agama yang membebaskan penafsiran/pentakwilan nash dengan tanpa memperhatikan sistem dan metodologi (بدون منهج ولا ضوابط) sangatlah berbahaya, karena bisa menerjang makna terdalam nash (mafhum an-nash). Pemahaman terhadap nash yang seperti itu walaupun sesuai dengan kehendak nash tetaplah dianggap salah dan tercela, sebagai sabda rasulullah SAW:

مَن فسَّر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ

“Barangsiapa menafsiri nash al-Quran dengan akal pikirannya kemudian sesuai dengan kebenaran, maka tetap saja salah”.

Distorsi liberalisme agama ini bisa memunculkan pemahaman menyimpang lainnya, misalnya pluralisme agama. Oleh karenanya, Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa haram mengikuti faham Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

Perguruan Tinggi di Indonesia harus memandang serius gerakan liberalisme dan pluralisme agama ini, karena gerakan ini tumbuh subur melalui istitusi perguruan tinggi. Yang lebih penting, gerakan tersebut bertujuan merobohkan pilar-pilar epistimologis ajaran Islam dengan menggunakan frasa, istilah dan argumentasi keagamaan yang disimpangkan. Liberalisme dan pluralisme agama membawa konsekwensi ikutan yang lebih berbahaya lagi, yakni paham relativisme akidah.

Liberalisme dan pluralisme agama serta relativisme akidah oleh ulama di Indonesia dipandang telah membelokkan ajaran Islam sedemikian rupa sehingga menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan syariat Islam (تشكيك الأمة من العقيدة المستقيمة) serta menjerumuskan umat ke dalam kesesatan (تضليل الأمة إلى الأفكار الباطلة).

Ketiga distorsi di atas dalam banyak kasus menjadi penyebab terjadinya ketegangan di tengah masyarakat, bahkan pada beberapa kasus sampai pada taraf konflik dan kekerasan fisik. Karena ini perlu dilakukan upaya untuk menekan jangan sampai distorsi pemahaman agama tersebut menyebar di kalangan umat Islam.

Di antara cara yang bisa dilakukan agar distorsi pemahaman agama tersebut tidak menyebar perlu dilakukan secara masif dan terus menerus upaya mengembalikan cara memahami nash sebagaimana yang diajarkan oleh para as-salaf as-sholih, yakni dengan tetap berpegang pada metodologi pengambilan hukum (manhajiyyan), tetap dinamis (tathawwuriyyan), tetap mengedepankan faham moderat dalam memahami ajaran agama (tasamuhiyyan), dan menjauhkan dari pemahaman agama yang akstrim (tawasshuthiyyan). Selain itu juga perlu terus didorong adanya pemahaman nash secara dinamis dan kontekstual, tapi tetap dalam bingkai metodologi pemahaman nash yang benar (al-manhaj fi fahmi an-nushus). Wallahu a’lam bis-shawab

___________________

Disampaikan di acara wisuda sarjana XV dan pascasarjana VIII IIQ Jakarta, 25 Juni 2014

sumber: http://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=2&id=273

 

voice of iiq

KOLOM PENGASUH